Masalah-masalah Yang Timbul Akibat Ledakan Penduduk

Masalah- Masalah Yang Timbul Akibat Ledakan Penduduk antara lain:

• Persaingan lapangan pekerjaan

Di negara yang memiliki pertumbuhan penduduk tinggi akan semakin banyak orang yang memperebutan lapangan pekerjaan. Diperkirakan harus diciptakan 30 juta lapangan pekerjaan baru setiap tahunnya jika setiap orang yang menginjak usia kerja harus memiliki pekerjaan.

• Persaingan untuk mendapat pemukiman

Persaingan untuk mendapat permukiman yang layak. Persaingan ini terutama terjadi di daerah perkotaan yang padat, tapi tidak ada perumahan yang memadai. Dikota seperti ini, ering kita jumpai permukiman kumuh.

• Kesempatan pendidikan

Dengan makin banyaknya bayi yang lahir setip tahunnya, tentu makin banyaknya diperlukan fasilitas sekolah dan guru yang memadai. Negara miskin, mungkin tidak bisa memenuhi fasilitas pendidikan. Sebagai hasilnya, tidak setiap anak memiliki kesempatan untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang memadai.

• Pengendalian peledakan penduduk

peledakan penduduk bisa menimbulkan dampak, maka tiap negara memikirkan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. setiap negar memiliki kebijakan sendiri mengenai hal itu, dua diantarannya adalah :

1. insentif dan sanksi
   

Insentif akan diberikan pada pasangan dengan sedikit anak. Sementara, pasangan yang memiliki banyak anak akan diberi sanksi. Misalnya harus membayar pajak lebih besar.
Cina merupakan salah satu contoh negara yang menerapkan metode insentif dan sanksi. Seperti kita ketahui bahwa cina memiliki penduduk yang beser. Tercatat dari hasil sensusu tahun 2000, jumlah penduduknya 1,3 M. Penduduk cina kurang lebih 22 %dari total penduduk dunia. sejak tahun 1979, pemerintah cina mengkampanyekan kebijakan "satu anak tiap pasangan". Setiap pasangan dicina hanya diperbolehkan memiliki satu anak. Jika pasangan memiliki lebih dari satu anak, tanpa, ijin dari pemerintah, dianggap ilegal.

2. pendidikan tentang keluarga berencana

Di beberapa negara pasangan suami-istri diajari beberapa cara untuk mengendalikan jumlah anak. Sebagian contoh, dibangladesh lebih dari 24.000 wanita setiap tahunnya dikirim ke daerah perkotaan untuk diajak dan diberikan penyuluhan tentang keluarga berencana. dengan penyuluhan ini diharapkan mereka bisa mengatur jumlah anak.

Bagaiman di Indonesia ? Di Indonesia, pengendalian laju pertumbuhan penduduk juga dilakukan dengan kampanye program keluarga berencana. program ini mengajarkan kepada pasangan suami istri untuk memiliki hanya dua anak saja. laki-laki atau perempuan sama saja.

Bagai pegawai negeri, pemerintah menerapkan program insetif, yakni tunjangan anak. Sejalan dengan kampanye keluarga berencana, tunjanagan anak bagi pegawai negeri hanya diberikan sampai anak kedua saja. Hal itu diberlakukan dengan tujuan agar pasangan suami istri membatasi jumlah anak.

Dampak dari peledakan penduduk, dampaknya diantara lain:

• Pertumbuhan Penduduk

Selama 25 tahun terakhir jumlah penduduk Indonesia telah meningkat menjadi hampir dua kali yaitu dari 119,2 juta pada tahun 1971 menjadi 195,29 juta pada tahun 1995 dan menjadi 198,20 juta pada tahun 1996. Namun demikian, tingkat pertumbuhan penduduk telah turun secara cepat yaitu 2,32 persen pada periode tahun 1971-1980 menjadi 1,98 persen pada periode tahun 1980-1990 dan pada periode tahun 1990-1996 menjadi 1,69 persen.

Terdapat perbedaan yang sangat mencolok tentang laju pertumbuhan penduduk bila dilihat menurut propinsi pada periode tahun 1990-1996. Angka terendah sebesar 0,01 persen pada propinsi DI Yogyakarta dan tertinggi sebesar 4,39 persen pada propinsi Kalimantan Timur.

Dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan Penduduk tingkat nasional terdapat 9 propinsi yang tingkat pertumbuhannya dibawah 1,69 persen, yaitu propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

• Persebaran Penduduk

Salah satu masalah kependudukan di Indonesia adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini berkaitan dengan daya dukung lingkungan (luas wilayah) yang tidak seimbang antara Jawa-Bali dengan luar Jawa-Bali. Pulau Jawa yang luas wilayahnya kurang dari 7 persen dihuni oleh 58,7 persen penduduk, sehingga kepadatan penduduk di Pulau Jawa mencapai 880 jiwa per Km2 pada tahun 1996.

Kepadatan penduduk di luar Pulau Jawa, jauh lebih rendah, yaitu baru didiami oleh kurang dari 100 Jiwa setiap Km2 di Pulau Sumatera dan Sulawesi , dan kurang dari 20 Jiwa setiap Km2 di Kalimantan serta khususnya di Irian Jaya yang baru dihuni oleh 5 Jiwa setiap Km2. Gambaran ini selain memberikan petunjuk tentang tidak meratanya persebaran penduduk, juga menunjukkan kurang seimbangnya proporsi luas wilayah.

Bila kepadatan penduduk setiap propinsi dibandingkan, maka luas wilayah di propinsi-propinsi Jawa dan Bali sudah tidak memadai, apalagi DKI Jakarta yang didiami oleh lebih dari 15.732 jiwa per Km2.

• Persentase Penduduk Kota

Sejak tahun 1971 penduduk perkotaan terus meningkat dengan pesat, yaitu dari 17,3 persen pada tahun 1971 menjadi 22,4 persen pada tahun 1980 dan meningkat menjadi 37,1 persen pada tahun 1996. Hal ini disebabkan proses urbanisasi yang terus menerus terjadi karena kehidupan diperkotaan dianggap lebih baik dan menjanjikan mudah memperoleh kesempatan kerja dan berusaha dari pada di pedesaan sehingga dapat disebutkan pula bahwa meningkatnya penduduk kota tersebut antara lain disebabkan oleh pengaruh keadaan sosial dan pertumbuhan pembangunan secara nasional.

• Rasio jenis Kelamin

Perkembangan penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat dari perkembangan rasio jenis kelamin, yaitu perbandingan penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan.

Rasio jenis kelamin penduduk selama tiga periode sensus berada dibawah angka 100 yaitu 97,2 pada tahun 1971, 98,8 pada tahun 1980 dan 99,4 pada tahun 1995 dan tahun 1996. menjadi 99,07.

Pada penduduk kelompok umur 0-14 tahun perkembangan rasio jenis kelamin cenderung tetap diatas 100 yang berarti anak laki-laki lebih banyak dibandingkan anak perempuan sedangkan pada penduduk umur 15-64 (penduduk umur produktif) mengalami kenaikan walaupun masih dibawah 100 dan pada kelompok umur 65+ mengalami penurunan dari 94,16 pada tahun 1971 menjadi 86,80 pada tahun 1995.

• Penduduk menurut golongan umur dan jenis kelamin .

Rincian penduduk Indonesia menurut golongan umur (dalam persen) dan jenis kelamin tergambar dalam piramida penduduk hasil sensus tahun 1971, 1980 dan tahun 1990, menunjukkan ciri yang menarik antara lain :

Pertama, struktur umur penduduk Indonesia masih tergolong “muda”. Artinya proporsi penduduk dibawah 15 tahun masih tinggi walaupun secara berangsur mulai menurun, yaitu dari 43,97% pada tahun 1971 menjadi 40,90% pada tahun 1980 dan 36,6% pada tahun 1990 kemudian turun menjadi 33,54% pada tahun 1995.

Kedua, Proporsi penduduk usia lanjut (65 tahun keatas) semakin bertambah yaitu 2,51% pada tahun 1971 menjadi 3,25% pada tahun 1980 dan 3,88% pada tahun 1990 menjadi 4,25% pada tahun 1995. Sedangkan proporsi anak dibawah lima tahun terlihat menurun yaitu 16,1% pada tahun 1971 menjadi 14,4% pada tahun 1980, menjadi 11,7% pada thun 1990 dan menjadi 11,3% pada tahun 1994, pada tahun 1995 menjadi 11,1% dan menjadi 10,13 pada tahun 1996. Ketiga, perbandingan laki-laki dan perempuan/sex ratio cenderung meningkat. Persentase penduduk menurut komposisi penduduk menurut umur terjadi perubahan komposisi, yaitu semakin kecilnya proporsi penduduk tidak produktif yaitu yang berumur muda (0-14 th) dan umur lanjut (65 th keatas). Hal ini berarti bahwa angka ketergantungan/angka beban tanggungan semakin kecil. Pada tahun 1971 tercatat sebesar 87 per 100 turun menjadi 61 per 100 pada tahun 1995 dan pada tahun 1996 menjadi 57 per 100 berarti secara rata-rata tanggungan setiap 100 penduduk produktif telah berkurang dari 87 pada tahun 1971 menjadi 61 pada tahun 1995 dan pada tahun 1996 menjadi 57

• Angka Kelahiran Kasar (CBR)

Berdasarkan perkiraan yang dihitung Biro Pusat Statistik (BPS), menunjukkan bahwa Angka Kelahiran Kasar di Indonesia telah menurun dari 33,7 per 1000 penduduk pada periode 1980-1985 menjadi 28,7 per 1000 penduduk dan 25,3 per 1000 penduduk pada periode 1985-1990 dan 1990-1995.

• Transmigrasi

Pelaksanaan pengiriman transmigran dari 8 Propinsi di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara sejak tahun 1985 – 1993 telah mencapai 571.805 KK (+ 2,6 juta jiwa termasuk transmigran lokal). Dari 21 propinsi penerima transmigran pada tahun anggaran 1991/1992 propinsi Riau, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat adalah penerima transmigran terbanyak sedangkan pelaksanaan transmigrasi umum menurut daerah asal mengalami kenaikan yaitu pada tahun 1983 tercatat 31.951 Kepala Keluarga dan pada tahun 1995/1996 sebesar 37.970 Kepala Keluarga. Dalam hal ini Propinsi NTT dan NTB disamping sebagai penerima transmigrasi namun dalam perkembanganya menjadi Propinsi Pengirim.

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari tempat satu ke tempat lain untuk menetap.

faktor-faktor yang mempengaruhi migrasi:
1. Faktor pendorong Adalah factor-faktor yang merangsang proses migrasi yang berasal dari tempat asal.
a. Berkurang SDA di tempat asal
b. Ketidakcocokan dengan budaya tempat asal
c. Ingin mencari kehidupan yang lebih layak.

2. Faktor penarik Adalah factor-faktor yang merangsang proses migrasi yang berasal dari tempat tujuan.
a. Rasa superior di tempat yang baru
b. Penghidupan yang lebih layak di tempat yang baru
c. Mencari pekerjaan di tempat yang baru
3. Faktor penghambat migrasi UU larangan migrasi, perang dsb. Menghitung laju migrasi/angka mobilitas
Rumus : M = jumlah perpindahan : jumlah penduduk x 1000

• Usia kawin pertama.

Usia wanita saat perkawinan pertama dapat mempengaruhi resiko melahirkan. Semakin muda usia saat perkawinan pertama semakin besar resiko yang dihadapi bagi keselamatan ibu maupun anak, karena disebabkan belum matangnya rahim wanita usia muda untuk memproduksi anak atau belum siap mental dalam berumah tangga. Demikian pula sebaliknya, semakin tua usia saat perkawinan pertama semakin tinggi resiko yang dihadapi dalam masa kehamilan atau melahirkan.

Menurut hasil SUPAS tahun 1995 terdapat 21,5 persen wanita di Indonesia yang perkawinan pertamanya dilakukan ketika mereka berumur kurang dari 17 tahun. Di daerah pedesaan dan perkotaan wanita yang melakukan perkawinan dibawah umur tercatat sebesar 24,4 persen dan 16,1 persen.

Persentase wanita kawin usia muda cukup bervariasi antar Propinsi. Persentase Wanita kawin Usia Muda, persentase terendah terdapat pada Propinsi NTT (4,35%), Bali (4,54%) Sedangkan persentase terbesar terdapat pada Propinsi Jawa Timur (40,39%), Jawa Barat (39,6%) dan Kalimantan Selatan (37,5%).

• Status perkawinan.

Komposisi penduduk 10 tahun keatas di kota maupun desa menurut status perkawinan di Indonesia menunjukkan bahwa penduduk pria dan wanita mengalami perubahan status perkawinannya.

Pada tahun 1990 persentase penduduk wanita berumur 10 tahun keatas dengan status kawin 54,2%, belum kawin 33,4%, cerai hidup 3,1% dan cerai mati 9,3%. Sedangkan penduduk pria dengan status kawin 53,4%, belum kawin 43,9%, cerai hidup 1,0% dan cerai mati 1,6%. Bila dibandingkan dengan tahun 1996 persentase penduduk wanita berumur 10 tahun keatas dengan status kawin 54,88%, belum kawin 33,99%, cerai hidup 2,35% dan cerai mati 8,77%, sedangkan pada penduduk laki-laki status belum kawin 42,04%, kawin 55,69%, cerai hidup 0,69% dan cerai mati 1,58%.

• Angka Kelahiran Total (TFR)

Berdasarkan hasil SUPAS 1985, Angka Kelahiran Total (TFR) tahun 1980-1985 adalah 4,1 per wanita usia subur. Berarti dalam jangka waktu lima tahun tersebut angka ini mengalami penurunan sebesar 19,5%. Sedangkan hasil Sensus 1990 menunjukkan bahwa TFR sebesar 3,3 per wanita usia subur.

Pengelompokan propinsi menurut perkiraan TFR tahun 1990-1995 dan 1995-2000 seperti terlihat pada Tabel II.A.7 di atas, menunjukkan bahwa terjadi kenaikan jumlah propinsi yang mempunyai TFR kurang dari 3 sedangkan jumlah propinsi pada kelompok TFR diatas 3 menurun. Bahwa angka kelahiran menurut kelompok umur ibu terjadi penurunan pada setiap periode akan tetapi penurunannya tidak secepat seperti pada periode tahun delapan puluhan. Hal ini disebabkan karena tingkat kelahiran pada saat ini sudah cukup rendah yaitu rata-rata setiap Ibu usia 15-49 pada periode tahun 1992-1994 melahirkan anak sebesar 2,86 anak.

• Ratio Ibu/Anak

Perbandingan jumlah anak usia 0 – 4 tahun terhadap wanita usia subur (15 – 49 tahun) pada tahun 1971 adalah 667 anak per 1000 wanita usia subur. Keadaan pada tahun 1990 dan tahun 1991 telah menurun dari 536 menjadi 460 anak per seribu wanita. Sedangkan keadaan pada tahun 1992, tahun 1994 dan tahun 1996 menjadi 448, 427 dan 364.

Propinsi yang paling tinggi angka rationya adalah Propinsi Timor Timur, NTT, Sulawesi Tenggara, dan NTB, sedangkan yang paling rendah adalah Propinsi, DKI Jaya, DI Yogyakarta dan Bali

• Rata-rata anak lahir hidup.

Rata-rata anak yang pernah dilahirkan oleh wanita pernah kawin merupakan salah satu indikator yang biasa dipakai untuk mengukur tingkat kelahiran. Rata-rata anak yang pernah dilahirkan oleh wanita kawin usia 15-49 tahun 10 pada tahun 1994 dan pada tahun 1996 sebesar 2 0rang anak.

Masalah-masalah kependudukan diatas baik secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan menyebabkan terjadinya peledakan penduduk, akibat adanyanya peledakan penduduk menyebabkan sumber daya alam yang ada dieksploitasi tanpa memperhatikan etika lingkungan karena penduduk yang pesat tersebut membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, pada akhirnya timbullah masalah lingkungan baik berupa pencemaran, polusi, maupun bencana alam. Untuk itu perlu di canangkan program KB, Transmigrasi, membuat undang-undang tentang perkawinan, guna mengatasi masalah kependudukan.

**Komposisi Penduduk Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin**
1. Menghitung jumlah penduduk
Untuk mengetahui jumlah penduduk suatu daerah, propinsi, atau negara dapat di lakukan beberapa cara, seperti sensus penduduk, registrasi atau pencatatan atau survei.
a. Sensus penduduk
Sensus berasal dari bahasa latin census yang berarti penaksiran harta benda seorang warga negara pencatatan nama warga negara, misal untu pemungutan pjak.
Sensuss dapat dibedakan atas dua macam, yakni sensus de factor dan de jure. Sensus de facto adalah perhitungan penduduk atau pencacahan penduduk yang dilakukan setiap orang yang pada waktu sensus diadkan berada pada wilayah sensus. Sementra sensus de jure adalah pencacahan yang hanya dikenal pada penduduk yang benar-benar bertempat tinggal dalam wilayah sensus tersebut

b. Register
Registrasi adalah catatan secara continue/terus menerus yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap penduduk suatu wilayah administrasi.

c. Survei
Survei merupakan pencacahan penduduk metode dengan cara mengambil contoh daerah. Jadi, pencacahan penduduk metode survei tidak dilakukan diseluru wilayh negara, melainkan hanya pada daerah-daerah tertentu yang dianggap mewakili seluru wilayh negara tersebut.

• Macam-macam komposisi penduduk
1. Berdasarkan aspek biologis
Misalnya : penduduk di suatu desa digolongkan berdasarkan umur dan jenis kelamin.
2. Berdasarkan aspek sosial
Misalnya : penduduk digolongkan berdasarkan tingkat pendidikan dan status perkawinan.
3. Berdasarkan aspek ekonomis
Misalnya : penduduk digolongkan berdasarkan jenis pekerjaan dan tingkat pendapatan.
4. Berdasarkan aspek geografis
Misalnya : penduduk di golongkan berdasarkan lokasi tempat tinggal.

• Piramida penduduk
Struktur piramida penduduk :
a. Sumbu vertical untuk distribusi umur
b. Sumbu horizontal untuk menyatakan jumlah penduduk
c. Horisontal kiri untuk laki-laki dan horizontal kanan untuk perempuan.




Jenis-jenis Piramida penduduk
a. Piramida penduduk muda/expansive
Piramida penduduk muda menggambarkan jumlah penduduk muda lebih besar dari pada jumlah penduduk tua, sehingga tergambar mengerucut berbentuk kukusan. Contoh : piramida penduduk Negara Indonesia.

b. Piramida penduduk sedang/stasioner
Piramida penduduk ini menggambarkan jumlah penduduk muda seimbang dengan jumlah penduduk tua, sehingga tergambarkan seperti kotak biasa atau mendekati kotak. Contoh : Swedia.

c. Piramida penduduk tua/constrictive
Piaramida penduduk tua menggambarkan jumlah penduduk tua lebih besar daripada jumlah penduduk muda sehingga tergambarkan seperti kukusan terbalik. Dalam Negara yang mengalami piramida ini terjadi penurunan jumlah penduduk. Contoh : Amerika serikat.


< • Sex ratio Sex ratio : perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki terhadap 100 orang wanita. Sex ratio = Jumlah penduduk laki-laki : Jumlah penduduk perempuan X 100 A.

Menghitung Pertumbuhan Penduduk Suatu Wilayah.

Pertumbuhan penduduk adalah perubahan populasi sewaktu-waktu, dan dapat dihitung sebagai perubahan dalam jumlah individu dalam sebuah populasi menggunakan "per waktu unit" untuk pengukuran. Sebutan pertumbuhan penduduk merujuk pada semua spesies, tapi selalu mengarah pada manusia, dan sering digunakan secara informal untuk sebutan demografi nilai pertumbuhan penduduk, dan digunakan untuk merujuk pada pertumbuhan penduduk dunia.

• nilai pertumbuhan penduduk

nilai pertumbuhan penduduk nilai pertumbuhan penduduk (NPP) adalah nilai kecil dimana jumlah individu dalam sebuah populasi meningkat. NPP hanya merujuk pada perubahan populasi pada periode waktu unit, sering diartikan sebagai persentase jumlah individu dalam populasi ketika dimulainya periode. Ini dapat dituliskan dalam rumus: P = Poekt
Rumus: nulai petumbuhan=(popolasi di akhir priode - popolasi diawal priode): populasi diawal


Rasio pertumbuhan= Nilai pertumbuhan X 100 % Nilai pertumbuhan penduduk dunia




Ketika pertumbuhan penduduk dapat melewati kapasitas muat suatu wilayah atau lingkungan hasilnya berakhir dengan kelebihan penduduk. Gangguan dalam populasi manusia dapat menyebabkan masalah seperti polusi dan kemacetan lalu lintas, meskipun dapat ditutupi perubahan teknologi dan ekonomi. Wilayah tersebut dapat dianggap "kurang penduduk" bila populasi tidak cukup besar untuk mengelola sebuah sistem ekonomi (lihat penurunan penduduk).

sumber:

• Wardiyatmoko, K. 2006. Geografi Untuk SMA kelas XII. Jakarta: Elangga.
• http://mangkutak.wordpress.com/2009/01/21/praktek-kerja-lingkungan-hidup-pklh-geografi-unp/

"tulisan di atas saya dapatkan dari berbagai sumber yang terpercaya..."